Wali Kota Medan Berkomitmen Perbaiki Kinerja DPMPTSP

Senin, 06 September 2021 | 14.20 WIB

Bagikan:
Wali Kota Medan, Bobby Nasution saat menggelar rapat bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumut. (foto : mimbar/kominfo)

MEDAN, (MIMBAR) - Wali Kota Medan, Bobby Nasution berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan di Pemko Medan salah satunya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan guna meningkatkan laju perekonomian di Kota Medan. 

Hal ini disampaikan Bobby Nasution saat menggelar rapat bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumut terkait Exit Meeting Pemeriksaan BPK atas Kinerja Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, di Kantor Wali Kota Medan, Senin (6/9/2021). 

Dalam rapat yang dihadiri langsung Kepala BPK RI perwakilan Sumut, Eydu Oktain Panjaitan beserta jajaranya, Wali Kota Medan mengungkapkan pemeriksaan yang dilakukan BPK RI perwakilan Provinsi Sumut ini menjadi bagian penting dalam perbaikan dan percepatan pembenahan DPMPTSP. 

Pemeriksaan ini dilakukan bukan karena kondisi OPD tersebut buruk, melainkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebab di tengah pandemi covid-19 saat ini masyarakat tidak hanya ingin Pemko Medan fokus mengatasi permasalahan covid-19 saja tetapi juga fokus terhadap peningkatan pelayanan lainnya termasuk pelayanan perizinan.

"Saya mengucapkan terimakasi kepada BPK yang melakukan pemeriksaan, pemeriksaan ini perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan OPD tersebut terhadap masyarakat karena masyarakat ingin proses perizinan di Kota Medan berjalan dengan cepat sehingga dapat menunjang percepatan perekonomian di kota Medan" kata Bobby Nasution didampingi Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman, Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Erisda Hutasoit dan Plt Inspektur, Laksamana Putra. 

Sebelumnya Kepala BPK RI perwakilan Sumut, Eydu Oktain Panjaitan menjelaskan BPK RI perwakilan Sumut melakukan pemeriksaan dengan memfokuskan dua hal yaitu penanaman modal dan perizinan. 

Selain itu ada empat hal penting dalam pemeriksaan diantaranya terkait kelembagaan yang kuat dan regulasi, kegiatan pengembangan iklim yang kondusif, promosi penanaman modal serta pengendalian dan pengawasan. 

"Sedangkan untuk rencana jadwal pemeriksaan selanjutnya akan dimulai bulan ini, dimulai dari persiapan pemeriksaan terinci, pelaksanaan pemeriksaan terinci, penyusulan laporan hasil pemeriksaan, dan yang terakhir penyerahan laporan hasil pemeriksaan" jelasnya. (01)

KOMENTAR