 |
| Penjarahan yang terjadi di Sibolga dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. (foto : mimbar/media sosial) |
MEDAN, (MIMBAR) - Penjarahan yang terjadi di Sibolga dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara setelah bencana alam menuai sorotan besar. Namun fenomena itu, bagi sebagian ahli bukan sekadar urusan hukum. Ia muncul dari tekanan ekonomi, psikologis, dan memburuknya relasi warga dengan otoritas.
Pengamat sosial Universitas Sumatera Utara (USU), Agus Suriadi, menjelaskan perilaku kolektif tersebut lahir ketika kebutuhan dasar tak terpenuhi dan bantuan yang dijanjikan tak kunjung muncul. Warga kata dia, berada dalam situasi darurat, tetapi informasi distribusi bantuan tidak jelas dan akses logistik terputus.
"Warga berharap bantuan cepat. Ketika harapan itu gagal dipenuhi, muncul frustrasi yang bisa mendorong tindakan ekstrem,” ujar Agus saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (29/11/2025).
Ia menyebutkan kondisi sebagian keluarga yang telah kesulitan ekonomi sebelum bencana memperparah situasi. Dalam tekanan bertahan hidup, barang kebutuhan pokok dipandang sebagai hal yang tak bisa ditawar.
Agus menambahkan, solidaritas masyarakat biasanya menguat saat masa krisis. Namun solidaritas yang tidak diimbangi dukungan pemerintah dapat bergeser menjadi aksi kolektif negatif. “Warga merasa harus bertindak sendiri demi memenuhi kebutuhan kelompoknya,” katanya.
Dalam analisisnya, penjarahan di Sibolga tak lepas dari menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam penanganan bencana. Keterlambatan distribusi bantuan dinilai memperlebar jarak psikologis antara masyarakat dan institusi negara. Penjarahan pun berubah fungsi, bukan hanya mencari barang, tetapi menyampaikan protes sosial.
"Masyarakat akhirnya menilai tindakan itu sebagai satu-satunya cara agar suara mereka terdengar ketika merasa diabaikan,” ujar Agus.
Ia juga menyinggung aspek trauma. Setelah rumah rusak, akses pangan terputus, dan layanan publik mandek, sebagian warga kehilangan kendali dalam mengambil keputusan. “Dalam keadaan putus asa, orang bisa melakukan tindakan di luar kebiasaan,” ucapnya.
Agus menilai fenomena ini harus dibaca sebagai sinyal agar sistem penanganan bencana diperbaiki. Pemulihan, katanya, bukan hanya tentang logistik, tetapi juga memulihkan kembali kepercayaan publik terhadap negara.
“Akar masalahnya harus dipahami, supaya respons bencana ke depan benar-benar lebih cepat dan tepat sasaran,” tuturnya. (01)
