 |
| Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan, Syaiful Ramadhan. (foto : mimbar/mar) |
MEDAN, (MIMBAR) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan memberikan sejumlah perhatian terhadap beberapa hal terkait Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023, diantaranya terkait SiLPA, realisasi retribusi parkir tepi jalan, pembangunan kolam retensi, belanja bansos, penurunan pendapatan BLUD, penurunan terhadap Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, rendahnya realisasi anggaran tahun 2023 pada Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, peningkatan PAD melalui PUD Pembangunan Kota Medan, dan realisasi pikir.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan, Syaiful Ramadhan saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023, dalam rapat paripurna di gedung DPRD Medan, Selasa (4/6/2024)
"Pertama, Fraksi PKS mengapresiasi Pemerintah Kota Medan terkait dana SiLPA yang sangat jauh berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya," kata Syaiful.
Disampaikannya, menurut laporan keuangan Anggaran Tahun 2023, dana SiLPA APBD Kota Medan sebesar 68,680 Miliar. Fraksi PKS mempertanyakan kepada Pemerintah Kota Medan, apa yang menjadi langkah dan konsentrasi Pemerintah Kota Medan dalam menurunkan dana SiLPA dari tahun-tahun sebelumnya. "Mohon Penjelasannya," tanya Syaiful.
Kemudian yang kedua, FPKS menyoroti pada laporan keuangan Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar 155,490 Miliar (47,13 persen).
"Dari yang kami amati pada sektor pendapatan retribusi daerah rendah yaitu Penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Pada penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum realisasi anggaran 2023 sebesar 24,883 Miliar (48,73 persen). Fraksi PKS mempertanyakan apa yang menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan parkir tepi jalan umum ini belum optimal padahal Pemerintah Kota Medan telah menerapkan sistem E-Parking. Dan apa evaluasi terhadap sistem e-parking yang sudah berjalan. Mohon Penjelasannya, " katanya.
Yang Ketiga, Fraksi PKS mempertanyakan terkait pengerjaan kolam retensi USU yang sampai saat ini belum selesai, padahal ditargetkan selesai di tahun anggaran 2023 ini. "Kami mempertanyakan bagaimana realisasi dan kendala terhadap hal tersebut. Mohon Penjelasannya, " tanyanya. (01)
