Hasyim Minta Pemko Medan Bongkar Bangunan Jika Tidak Memiliki IMB

Senin, 14 Maret 2022 | 10.44 WIB

Bagikan:
Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE. (foto : ist)

MEDAN, (MIMBAR) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Hasyim SE mengimbau kepada seluruh pengembang supaya mematuhi Peraturan Daerah (Perda) No. 03 Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sebab, di Perda itu telah mengatur bahwa setiap yang hendak membangun terlebih dahulu megurus Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB).

“Di Perda itu, semua sudah diatur termasuk retribusinya,” kata Hasyim SE ketika dimintai komentarnya, Senin (14/3/2022) terkait maraknya bangunan diduga tanpa IMB di Jalan Purwo Sari, Kelurahan Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Jalan Aluminium Raya, Kecamatan Medan Deli dan Jalan Pelita I Kecamatan Medan Perjuangan. 

Di tiga lokasi itu terdapat puluhan pintu diduga tanpa memiliki IMB. Pengamatan di lokasi, plank IMB yang senyogiannya ditancapkan persisnya di depan lokasi bangunan tidak terlihat, sehingga masyarakat yang melintas dapat mengetahuinya atau membacanya. 

”Ya, semestinya plank IMB-nya ditancapkan persis di depan lokasi bangunan tersebut sehingga masyarakat mengetahuinya. Jika tidak, maka akan timbul tanda tanya bagi masyarakat, walaupun si pengembang telah mengurusnya,” ujar Hasyim. 

Dia juga menegaskan, jika ada pengembang tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan, maka pihak terkait bisa memberikan teguran tegas untuk menghentikan proses pembangunannya. Apabila tidak mengindahkannya, maka langkah terakhir membongkar bangunan tersebut,” kata Ketua PDIP Kota Medan itu.

Ditambahkannya, jangan mencari keuntungan pribadi sehingga program pemerintah untuk membangun kota yang kita cintai ini menjadi terhambat. “Makanya, diminta kepada pihak terkait dalam masalah ini jika ada bangunan tanpa IMB ya dibongkar saja tanpa terkecuali,” tambahnya. 

Kata Hasyim, para pengembang yang tidak mematuhi sesuai Peraturan Daerah (Perda) No. 03 Tahun 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), berarti yang bersangkutan (pengembang-red) tidak mendukung program Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. 

“Soalnya, salah satu sumber peningkatan PAD berasal dari retribusi pajak IMB,” sebutnya.
 
Disebutkannya, pembangunan Kota Medan seperti perbaikan infrastruktur, drainase dan lain sebagainya anggarannya beralokasi dari PAD. “Nah, jika PAD Kota Medan tidak ada peningkatannya, maka apapun yang dilakukan bakalan sia-sia. Untuk itu, mari kita saling mendukung program Pemko Medan terwujud,” harapannya. (01)

KOMENTAR