 |
| Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan H Iswanda Ramli SE. (foto : mimbar/mar) |
MEDAN, (MIMBAR) - Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan H Iswanda Ramli SE memberikan kritikan dan sejumlah catatan penting dalam Perubahan APBD Pemko Medan Tahun 2026. Iswanda Ramli mengingatkan, perubahan bukan hanya diatas kertas tetapi harus diikuti strategi yang inovatif dan realistis serta pengawasan yang ketat.
Hal itu disampaikan Iswanda Ramli, SE dalam pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan terhadap Rancangan Perubahan APBD Kota Medan Tahun 2026 di ruang rapat paripurna dewan, Senin (14/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Medan, Drs Wong Cun Sen didampingi Wakil Ketua DPRD Medan, Hj Sri Rezeki, H. Zulkarnaen dan Hadi Suhendra serta anggota dewan lainnya. Hadir juga Wali Kota Medan, Rico Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota, Zakiyuddin Harahap serta para pimpinan OPD Pemko Medan. Rapat paripurna difasilitasi Sekwan DPRD Medan Plt Erisda Hutasoit dan Kabag Persidangan Perundang undangan Andres Willy Simanjuntak.
Masih dalam pemandangan umumnya, Menurut Iswanda Ramli ditengah potensi ekonomi kreatif Kota Medan masih terdapat ruang yang perlu digarap lebih optimal. Tentu kata Nanda sapaan akrab Iswanda Ramli itu, harus melalui perbaikan pelayanan dan perluasan basis wajib pajak.
Sembari Nanda mengingatkan, agar penetapan target pendapatan tidak terlalu ambisius tanpa dibarengi kesiapan sistem dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung.
Dalam hal itu Ramli sepakat dan mengatakan perubahan adalah merupakan cerminan komitmen bersama guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Medan.
Masih dalam pemandangan umumnya, Iswanda Ramli menyebut Fraksi Demokrat mengapresiasi Pemko Medan yang fokus pada sektor-sektorul utama seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.
Untuk itu, Fraksi Demokrat menyoroti akan perlunya Percepatan realisasi belanja modal, khususnya proyek-proyek fisik dan infrastruktur dasar. Pemantapan program layanan publik yang bersifat Inklusif dan berkeadilan. Serta mengevaluasi belanja pegawai agar tetap proporsional dan tidak membebani anggaran daerah secara jangka panjang.
Seiring dengan itu, lanjut Nanda, sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Fraksi Demokrat pun menyampaikan sejumlah catatan untuk yakni kesiapan perangkat daerah dalam penyerapan anggaran dan penyesuaian program secara matang sehingga tidak terjadi penumpukan realisasi di akhir tahun anggaran.
Kemudian melakukan efektivitas alokasi dan realisasi belanja dalam meminimalisir program / kegiatan yang rawan tidak terserap (sisa anggaran), serta menjamin semua kegiatan benar-benar terlaksana sesuai target dan waktu. Selanjutnya harus melakukan peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar Mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (01)
