JAKARTA, (MIMBAR) - Komisi I DPR menyebut aparat harus melakukan tindakan terkait penyanderaan 1.300 warga Mimika, Papua, oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Meutya meminta aparat tak takut mengambil tindakan, termasuk operasi militer.
"Saya rasa namanya penyanderaan ya, kita punya warga negara kita di luar negeri aja kita apapun kita lakukan. Jadi, udah seminggu ya kurang lebih, silakan apapun yang perlu dilakukan untuk warga negara kita. Kalau perlu operasi militer ya silakan, prinsipnya kedepankan profesionalitas," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2017).
"Tapi jangan ketakutan kita terhadap mereka membuat kita tidak melakukan apa-apa juga. Karena takut dibilang pelanggaran HAM kemudian kita biarkan warga negara kita disandera," imbuh dia.
Menurut Meutya, tindakan diperlukan untuk mengungkap dalang di balik penyanderaan ini. Pemasok senjata bagi KKB, kata Meutya, juga dapat diketahui jika aparat bertindak.
"Kalau ini nanti ditangani kan nanti kelihatan orang-orangnya, diusut orang yang menyangga ini siapa dan kemudian dilihat dapat darimana senjatanya," sebutnya.
KKB tercatat menyandera sekitar 1.300 orang warga di Mimika Papua. Warga yang disandera itu berasal dari dua desa yakni Kimbely dan Banti.
Tak hanya itu, dua personel Brimob gugur akibat serangan dari KKB. Menyikapi hal itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku masih akan mengatasi masalah KKB dengan cara persuasif.
"Kita masih jalan persuasif ya. Tapi mengenai (langkah) teknis lain, tidak bisa disampaikan kepada publik karena pasti akan didengar mereka (KKB) juga," kata Tito setelah membuka Forum Polisi Lalu Lintas se-ASEAN di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2017). (Dtc)
Editor : Sugandhi Siagian
.jpeg)
