Warga Paya Pasir Mengadu Ke Komisi I DPRD Medan

RDP Komisi I DPRD Medan bersama warga Kelurahan Paya Pasir dan sejumlah OPD terkait penyelesaian pembayaran pembebasan tanah di Danau Siombak Kecamatan Medan Marelan, Selasa (17/6/2025). (foto : mimbar/mar)

MEDAN, (MIMBAR) - Dibalik proses pembangunan revitalisasi Danau Siombak di Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan hingga saat ini masih menimbulkan permasalah. Sebab, hingga saat ini warga belum menerima hak atas pembayaran tanah.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Medan bersama warga Kelurahan Paya Pasir dan sejumlah OPD Pemko termasuk Badan Wilayah Sungai (BWS) terkait penyelesaian pembayaran pembebasan tanah di Danau Siombak Kecamatan Medan Marelan, Selasa (17/6/2025).

Dihadapan jajaran Komisi I DPRD Medan, Said mewakili salah satu warga mengatakan bahwa warga di lingkungan Paya Pasir sepakat menyerahkan tanahnya untuk pembangunan area kawasan Danau Siombak karena  lingkungan tersebut selalu banjir.

"Kami masyarakat Lingkungan 6 dan 7 di Paya Pasir menyerahkan tanah kami secara sukarela karena penuh harapan agar kawasan Paya Pasir tidak lagi banjir. Walaupun saat itu datang tim mengukur, tapi kami bersedia dibangun saja dulu," katanya.

Namun, setelah proses pembangunan selesai dilakukan oleh Pemko Medan hingga saatn ini pembayaran ganti rugi lahan tidak juga dilakukan.

"Persoalan ini sudah kami sampaikan awalnya kepada Bapak Wali Kota Medan saat itu Bobby Nasution. Kami ikhlas berikan tanah agar lingkungan kami tidak banjir, tapi mana pembayarannya. Tanah  seluas 300 M2 sudah kami berikan, tapi kami tidak dapat ganti,” ujarnya.

Sedangkan, pihak  Kantor Pertanahan Kota Medan menjelaskan hingga saat ini belum ada pembayaran pembebasan tanah dari nilai yang sudah disepakati, namun sudah ada pembangunan oleh kontraktor sebelum dilaksanakan tahapan penilaian publik. Tahapan penilaian belum bisa dilaksanakan dikarenakan adanya pergeseran pada titik koordinat atau pemetaan lokasi tanah, sehingga adanya perbedaan pada data dan dokumennya.

Dalam hal ini, perdebatan terjadi karena pihak Komisi I DPRD Medan menilai sejumlah pihak yang hadir tidak dapat mengambil keputusan apapun dan selalu berkutat kepada sistem birokrasi.

Anggota DPRD Kota Medan, Muslim mengatakan bahwa pada saat Hari Lingkungan Se-Dunia dihadiri Wali Kota Medan, Bobby Nasution warga telah mengadukan persoalan tanahnya yang dibangun tanggul tapi tanah belum dibayar yang saat itu disepakati akan dibayarkan, tapi semuanya terkendala kepada sistem birokrasi.

Sedangkan, Ketua Komisi I DPRD Medan, Reza Pahlevi Lubis menegaskan harus ada solusi dan jalan keluar dari permasalahan ini, karena tidak semua masyarakat paham terhadap prosedur tahapan pelaksanaan pengadaan tanah tersebut. 

"Warga sudah ikhlas menyerahkan tanahya, tapi kenapa semuanya mempersulit pembayaran dengan sistem birokrasi. Harusnya semua pihak saling berkoordinasi, jangan sampai masyarakat yang dirugikan, karena seharusnya tahapan penilaian sudah dapat dilakukan karena sudah ada data dan dokumen, jangan ada birokrasi-birokrasi," katanya. (01)