![]() |
| Ketua Komisi II DPRD Kota Medan, H. Kasman bin Marasakti Lubis, Lc, MA. (foto : mimbar/mar) |
MEDAN, (MIMBAR) - Ketua Komisi II DPRD Kota Medan, H. Kasman bin Marasakti Lubis, Lc, MA, mengingatkan seluruh pihak terkait agar pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMP Tahun Ajaran 2026/2027 di Kota Medan dapat berjalan secara transparan, objektif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik.
Kasman menyampaikan, SPMB merupakan momentum penting bagi dunia pendidikan karena menentukan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, proses penerimaan siswa baru harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku tanpa adanya praktik diskriminasi maupun penyimpangan.
“SPMB harus menjadi sarana untuk memberikan pelayanan pendidikan yang adil bagi seluruh masyarakat. Jangan sampai ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena persoalan administrasi atau kurangnya informasi,” ujar Kasman, Senin (15/6/2026).
Menurutnya, Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus memastikan seluruh tahapan pendaftaran berjalan lancar, mulai dari proses pendaftaran, verifikasi berkas, hingga pengumuman hasil seleksi. Selain itu, masyarakat juga perlu mendapatkan pendampingan dan informasi yang memadai terkait jalur-jalur penerimaan yang tersedia.
Kasman menjelaskan, berdasarkan ketentuan SPMB SMP Kota Medan Tahun Ajaran 2026/2027, penerimaan siswa dilakukan melalui empat jalur, yakni jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Sistem tersebut diharapkan mampu mengakomodasi berbagai latar belakang peserta didik serta memberikan ruang bagi siswa berprestasi maupun keluarga kurang mampu untuk memperoleh akses pendidikan yang layak.
Politisi PKS itu juga mengingatkan agar masyarakat memanfaatkan masa pendaftaran dengan sebaik-baiknya dan memastikan seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap. Ia mengimbau para orang tua untuk tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan cara-cara tertentu.
“Seluruh proses seleksi dilakukan melalui sistem yang telah ditetapkan. Karena itu, masyarakat jangan percaya kepada oknum yang mengaku bisa meloloskan siswa dengan imbalan tertentu. Jika menemukan indikasi kecurangan, segera laporkan kepada pihak berwenang,” tegasnya. (01)
