 |
| Komisi 4 DPRD Medan meninjau saluran drainase warga Jalan Timbang Deli, Medan Amplas yang setiap hari diduga dipenuhi limbah dari PT Universal Gloves, Selasa (4/2/2025). (foto : mimbar/lo) |
MEDAN, (MIMBAR) - PT Universal Gloves yang memproduksi sarung tangan di Jalan Pertahanan, Patumbak, Deli Serdang ternyata selama beroperasi membuang limbah ke lingkungan warga di Kota Medan.
Hal ini diketahui saat Komisi 4 DPRD Medan meninjau saluran drainase warga Jalan Timbang Deli, Medan Amplas yang setiap hari diduga dipenuhi limbah dari PT Universal Gloves, Selasa (4/2/2025).
Peninjauan dipimpin Ketua Komisi 4, Paul Mei Anton Simanjuntak (PDIP) didampingi anggota El Barino Shah SH MH (Golkar), Antonius Devolis Tumanggor ST (Nasdem) bersama pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan seperti Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup (DHL), Camat Medan Amplas dan lainya.
Kepada Paul Mei Anton Simanjuntak warga mengatakan setiap hari saluran drainase di Lingkungan 4,5 dan 7 mengalir sisa limbah.
"Parit kami ini setiap harinya dipenuhi limbah, kadang bisa panas dan jika malam ini menguap," keluh warga.
Usai mendengar keluhan warga, Ketua Komisi 4 Paul Mei Anton Simanjuntak didampingi anggota El Barino Shah, SH, MH, Antonius Devolis Tumanggor ST, saat itu langsung menuju pabrik PT Universal Gloves dan diterima Andreas Purba Bagian produksi PT Universal Gloves.
El Barino Shah sangat menyanyangkan apa yang dilakukan PT. Universal Gloves sehingga harus diambil sikap tegas oleh Pemko Medan.
"Ini sudah jelas menyalahi, kenapa bertahun-tahun terjadi pembiaran. Warga harus menderita akibat limbah pabrik sarung tangan ini. Mereka (PT Universal Gloves) beroperasi di Deli Serdang, tapi buang limbah ke Medan ini sudah tidak benar," kata El Barino.
Ia mendesak agar Pemko Medan dapat mengambil sikap karena persoalan ini sudah sejak tahun 2024.
Ketua Komisi 4 Paul Mei Anton Simanjuntak mengatakan pihaknya akan membuat jadwal agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP).
"Ini akan kita jadwalkan untuk digelar rapat bersama dengan mengundang para stakholder Pemko Medan, karena ini sudah bertahun-tahun terjadi, tapi tidak ada penyelesaian," katanya. (01)
