Dodi Robert : Peran Serta Masyarakat Penting Bentuk Perda

Senin, 13 Mei 2024 | 16.03 WIB

Bagikan:
Dodi Robert Simangunsong SH. (foto : mimbar/mar)

MEDAN, (MIMBAR) - Fraksi Demokrat DPRD Medan menilai sangat pentingnya keterlibatan masyarakat bahkan menjadi keharusan setiap penyusunan program pembentukan Perda. Ke depan, peran serta atau kontribusi pemikiran masyarakat dalam menghasilkan sebuah produk hukum Ranperda belum maksimal.

Hal itu disampaikan Dodi Robert Simangunsong SH dari Fraksi Demokrat saat memberikan tanggapan Fraksinya atas Ranperda Kota Medan terhadap penjelasan pengusul DPRD Kota Medan tentang tata cara penyusunan program pembentukan Perda dalam rapat paripurna di gedung dewan, Senin (13/5/2024).

“Dari uraian naskah akademik serta Ranperda yang kami telaah, kami mencatat bahwa penyusunan program pembentukan Perda, salah satu yang disarankan adalah perlunya peran serta masyarakat dalam rangka menjaring masukan dari masyarakat terkait rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk. Dan menurut hemat kami hal ini perlu menjadi perhatian,” sebut Dodi.

Masih menurut Dodi Robet Simangunaong yang saat ini lolos kembali di DPRD Medan periode 2024-2029 ini. Fraksi Demokrat telah menelaah Ranperda tentang tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah yang diusulkan. “Untuk itu kami mengusulkan agar pada pasal 5 ayat 2  yang terkait dengan ranperda, agar dilampiri dengan penjelasan, naskah akademik yang lebih spesifik lagi,” tandasnya.

Bahkan, sesuai setiap dalam pembentukan Perda, perencanaan merupakan salah satu tahapan yang sangat penting untuk menghasilkan Perda yang baik. Maka harus mempedomani Undang-undang No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan. Sehingga terhindar produk hukum yang tumpang tindih.

Sedangkan adanya usulan Ranperda tentang tata cara penyusunan pembentukan peraturan daerah ini kami yakini merupakan ranperda yang sangatlah penting untuk dibahas dan di lanjutkan ke tahapan selanjutnya. “Dengan harapan, kedepannya ini menjadi payung hukum serta acuan dalam penyusunan pembentukan peraturan daerah,” katanya. (01)

KOMENTAR