DPRD Medan Desak The Reiz Condo Revisi Izin Peruntukan

Selasa, 19 Januari 2021 | 22.49 WIB

Bagikan:

MEDAN, (MIMBAR) - DPRD Medan mendesak Pemko Medan melalui Dinas terkait didesak memberikan sanksi tegas kepada Waskita Karya Royalti selaku pengelola gedung apartemen The Reiz Condo (TRC). Pihak pengelola dituding melakukan akal akalan terkait izin peruntukan bangunan dari izin apartemen berubah fungsi hotel. Akibat tidak melakukan perubahan izin revisi Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) apartemen ke hotel diperkirakan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai ratusan juta rupiah dari retribusi pembangunan TRC. 
 
Desakan itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak saat rapat dalam kunjungan kerjanya dengan pihak manajemen pengelola gedung The Reiz Condo bersama Dinas terkait di gedung TRC Jl Tembakau Deli Kelurahan Kesawan, Selasa (19/1/2021). 

Pihak pengelola diultimatum melakukan revisi dan jika tidak berkenan supaya ditindak tegas. Rapat yang dipimpin Paul Mei Anton Simanjuntak didampingi anggota Komisi IV DPRD Medan Renville Napitupulu, Sukamto, Hendra DS, Syaiful Ramadhan, Antonius D Tumanggor, David Roni Ganda Sinaga, Edwin Sugesti Nasution dan Dame Duma Sari Hutagalung. Ikut dalam rapat mewakili penghuni apartemen Darwin, Connia Fransiska, Kusuma dan Doni meaakili Waskita Karya Royalti, Lilyk mewakili Dinas Pariwisata, Ivan dan Ardhani mewakili Satpol PP, mewakili DPKPPR Arfan serta Rizka Irawan mewakili DPMTSP. 
 
"Ini harus diusut, pihak berwajib harus melakukan investigasi. Pihak pengelola tidak taat pajak dan kesan manipulasi dan melakukan perubahan tanpa pemberitahuan," tegas Paul Mei Anton Simanjuntak selaku politisi PDI P itu. 
 
Sorotan yang sama juga disampaikan anggota dewan lainnya, Sukamto mendesak Dinas terkait di Pemko Medan supaya mengambil sikap tegas. "Hunian berubah fungsi tapi perubahan ditutup tutupi pemilik. Dinas terkait harus ambil sikap," desak Sukamto. 
 
Sama halnya dengan anggota dewan Renville Napitupulu menyoroti pihak TRC yang melakukan manipulasi izin untuk memperkecil retribusi. "Retribusi izin pendirian apartemen yang hanya Rp 1,2 miliar sangat minim. Jika izin peruntukan tidak dimanipulasi peruntukan hotel pasti retribusinya lebih besar," kritik Renville. (01)

KOMENTAR