MEDAN, (MIMBAR) - Sekretaris Komisi D DPRD Medan, H. Salman Alfarisi Lc, MA menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap anggaran infrastruktur yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Medan. Sebab banjir yang melanda Kota Medan akibat luapan air sungai dan buruknya saluran drainase terus terjadi.
“Persoalan banjir di Medan ini muncul saat tingginya curah hujan. Dan saya menilai perlu adanya evaluasi terhadap projek infrastruktur di Kota Medan karena belum bisa menjawab persoalan banjir ini,” ungkap Salman Alfarisi kepada wartawan, Minggu (16/9/2018).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan juga melihat, produk hukum yang sudah ada misalnya Peraturan Daerah tentang Zonasi Wilayah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR), Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) hingga perda Pengeloaan Persampahan belum mampu menjawab persoalan banjir ini.
“Saya melihat baik itu projek infrastruktur dan produk hukum yang diciptakan belum mampu menjawab persoalan ini,” jelasnya.
Pria lulusan Universitas Islam Madinah ini mengatakan, dalam penerapan produk hukum ini diperlukan ketegasan Pemerintah Kota Medan dalam menjalankannya. “Dalam penerapan aturan diperlukan ketegasan Pemerintah Kota, karena banyak pembangunan di Medan tidak memperhatikan lingkungan sekitar sehingga menimbulkan dampak negatif,” jelasnya.
Dalam persoalan banjir ini, Salman juga melihat, sebagai Kota yang memiliki banyak Sungai, persoalan banjir memerlukan sinkronisasi dan koordinasi antar lembaga. “Dalam persoalan banjir di Medan, dimana banyak sungai memerlukan sinkronisasi dan koordinasi yang baik dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). (mm)
