 |
| Anggota Komisi III DPRD Medan, Drs Godfried Effendy Lubis. (foto : mimbar/mar) |
MEDAN, (MIMBAR) - Anggota Komisi III DPRD Medan, Drs Godfried Effendy Lubis mengaku prihatin dengan minimnya serapan anggaran triwulan III Tahun 2026 di Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Medan. Minimnya realisasi penggunaan anggaran di Dispar dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemko Medan dicurigai karena faktor keterbatasan atau minusnya kas Pemko Medan.
"Saya curiga kas Pemko Medan kosong. Hal itu bisa saja terjadi karena terbukti kucuran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemprovsu hingga saat ini hanya 30 persen. Apalagi, sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari OPD Pemko Medan yang mungkin belum terkumpul," ujar Godfried Lubis kepada wartawan di gedung DPRD Medan, Selasa (22/9/2026).
Artinya kata Godfried, banyak program di OPD belum terlaksana karena dimungkinkan keterbatasan anggaran di Badan Keuangan dan Aset Dartah (BKAD) Pemko Medan. Seperti masalah BDH, hingga September 2026 ini, dari total Rp 310 Miliar, Pemko Medan baru menerima sekitar 30 persen yakni sebesar Rp 90 Miliar.
"Mungkin saja sumber PAD lainnya pun setiap bulannya macet terkumpul. Dampaknya banyak program tidak terlaksana. Takutnya Silpa pun akan besar nantinya," tuding Godfried.
Apalagi kata Godfried, mungkin program di Dinas Pariwisata tidak skala prioritas, maka pengelolan pariwisata di Medan pun sangat memprihatinkan.
Buktinya saja tambah Godfried, pengelolaan wisata sejarah dan kuliner di kawasan Kesawan tidak efektif. "Habis anggaran miliaran rupiah untuk pengelolaan wisata disana, tengok saja gedung Warenhuis hanya menjadi gudang," paparnya. (01)
