.jpg) |
| Juru bicara Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Medan, Dodi Robert Simangunson. (foto : mimbar/mar) |
MEDAN, (MIMBAR) - Fraksi Partai Demokrat (FPD) minta Pemko Medan buat kebijakan pro rakyat. Pemko Medan harus benar-benar bisa merasakan beban masyarakat di tengah kondisi saat ini.
"Kebijakan pemerintah yang dikeluarkan di P-APBD 2024 ini janganlah membebankan masyarakat dengan banyaknya pajak dan retribusi yang harus dibayarkan,” harap Dodi Robert Simangunson dalam pendapatnya yang disampaikan pada sidang paripurna pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (P-APBD) Kota Medan TA 2024, Selasa (3/9/2024).
Sidang paripurna di pimpin Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim bersama Wakil Ketua Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan T. Bahrumsyah. Hadir saat itu Wali Kota Medan, Bobby Nasution, Wakil Wali Kota, Medan Aulia Rachman, para anggota DPRD Kota Medan serta sejumlah pimpinan OPD Pemkot Medan.
Adapun struktur P-APBD Kota Medan TA 2024 yang disetujui terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp7.166.410.196.201, belanja daerah sebesar Rp7.235.090.422.451, pembiayaan penerimaan netto Rp268.680.226.250, pembiayaan pengeluaran Rp200.000.000.000 dan pembiayaan netto Rp68.680.226.250.
Kendati pendapatan daerah sudah melalui kajian mendalam, kata Dodi, FPD berharap Pemkot Medan juga harus realistis dalam perolehan penerimaan pendapatan dengan kondisi ekonomi masyarakat Kota Medan saat ini.
PemkotL Medan, sebut Dodi, harus memperhatikan dan serius menyikapi persoalan pengangguran terbuka, minimnya lapangan pekerjaan dan lesunya perekonomian.
Dari sisi belanja daerah, sambung Dodi, FPD berharap Pemkot Medan fokus dengan belanja yang sudah di programkan, terutama belanja yang dapat menggerakkan perekonomian masyarakat serta mensegerakan belanja untuk publik.
“Belanja daerah yang cukup besar tersebut, benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Medan khususnya masyarakat berpenghasilan rendah,” pinta Dodi lagi. (01)
