MEDAN, (MIMBAR) - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan Paul Mei Anto Simanjuntak minta Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan menertibkan ulah oknum yang membebankan biaya mahal untuk pemakaman di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kristen di Simalingkar B Kecamatan Medan Johor. Mahalnya biaya makam sudah dikeluhkan warga namum terkesan dilindungi pejabat Pemko Medan.
“Kita harapkan DKP agar menertipkan ulah oknum “mafia” yang mematok biaya penguburan puluhan juta rupiah di pekuburan Simalingkar B. Inikan pemerasan, tidak semua warga yang kemalangan sanggup membayar biaya tinggi,” tegas Paul Mei Anton Simanjuntak kepada wartawan usai rapat pembahasan LPj di gedung dewan bersama pihak Kepala DKP M Husni, Rabu (8/7/2020).
Dikatakan Paul MA Simanjuntak yang menjabat Ketua Komisi IV DPRD Medan, Pemko Medan melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan harus turun dapat memfasilitasi keluhan warga yang memiliki makam keluarga di Simalingkar B. “Kejadian ini sudah cukup lama namun terkesan ada pembiaran. Kalau biaya hanya Rp 4 juta masih bisa diterima itupun sudah sampai selesai menggunakan keramik,” jelasnya.
Lanjut Paul, sudah banyak warga yang mengeluhkan hal itu, namun prakteknya tetap berjalan hingga kini, sehingga perlu diluruskan. Paul mempertanyakan bangaimana penanganan yang dibuat oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan terhadap mahalnya TPU di Simalingkar B.
Selain itu, Paul juga mempertanyakan fungsi taman kota yang ada di Sambu dan saat ini dipakai untuk berjualan. “Masa fungsi taman bisa beralih menjadi tempat berjualan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala DKP Kota Medan, M Husni mengaku akan menindaklanjuti sorotan dewan. Husni mengaku pihaknya ada menerima retribusi dari biaya pemakaman dari TPU Simalingkar B sesuai Perda namun jumlahnya sangat sedikit. (01)
.jpeg)
